Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto ; Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikan harga jual gas elpiji bersubsidi kapasitas 3 kilogram dinilai berdampak pada perekonomian nasional. Pasalnya elpiji 3 kg itu banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Perlu rencana matang agar kebijakan tersebut tidak salah arah.

“Kami menginginkan klarifikasi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) terkait kenaikan harga tabung gas bersubsidi ini. Jika benar, tentu ini akan berdampak, karena rata-rata penggunanya merupakan masyarakat menengah ke bawah,” tanya Ismail saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan rencana Pemerintah untuk menaikan harga jual elpiji bersubsidi berbanding terbalik dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM). “Kenapa tiba-tiba disaat yang sama ketika harga bahan bakar turun malah harga jual tabung gas bersubsidi naik. Seharusnya kan tidak,” kritik Ismail.

Ismail menyampaikan Pemerintah harus segera mencari cara terbaik dalam menangani permasalahan kenaikan harga tabung gas bersubsidi tersebut dengan tidak merugikan masyarakat. “Cari cara terbaiknya, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman masyarakat menjadi tidak percaya lagi,” pesan legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Seperti yang diketahui, Kementerian ESDM berencana mengubah skema subsidi harga gas elpiji 3 kg mulai semester II Tahun 2020. Nantinya, subsidi tidak akan diberlakukan untuk memangkas harga barang, melainkan diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kompensasi dalam bentuk uang. Dengan demikian, harga elpiji akan disesuaikan dengan harga pasar, sekitar Rp 35.000 per tabung. (tn/sf)